KAJIAN EPISTEMOLOGI SAINS & FISIKA TERMODINAMIKA MATERIAL Batas Akhir Penanggalan Radiometrik dan Informasi Fisik: Analisis Termodinamika Penghapusan Jejak Peleburan Alamiah A Critique on the Epistemological Limits of Isotopic Dating in Cyclic Cosmic Systems Drs. P. K. Alam & Tim Peneliti Epistemologi Fisika Dipublikasikan dalam Draf Kajian Terbuka Fisika Murni dan Filsafat Sains

BATAS AKHIR PENANGGALAN RADIOMETRIK DAN INFORMASI FISIK: ANALISIS TERMODINAMIKA PENGHAPUSAN JEJAK PELEBURAN ALAMIAH (A Critique on the Epistemological Limits of Isotopic Dating in Cyclic Cosmic Systems) ABSTRAK Penanggalan radiometrik acap kali ditafsirkan oleh publik secara keliru sebagai alat ukur "usia absolut dari suatu materi". Penelitian ini membedah batas epistemologis penanggalan atom berdasarkan prinsip termodinamika material dan mekanika kuantum. Melalui analisis fasa pembekuan terakhir ( last cooling event ) dan prinsip penghapusan informasi ( Landauer's Principle ), makalah ini membuktikan secara fisik bahwa setiap peristiwa peleburan total ( total remelting ) bertindak sebagai tombol reset mutlak bagi struktur kristal dan rasio isotop peluruhan. Sebagai konsekuensinya, berapa kali suatu materi telah dibuat, dilebur, dan dicetak ulang di alam semesta merupakan variabel fisik yang tidak akan pernah dapat diketahui atau dihitung oleh instrumen sains apa pun. Kat...

DASAR HUKUM PENGELOLAAN PARIWISATA

 PENGELOLAAN PARIWISATA 
BERDASARKAN UNDANG UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH DAN PERDA 

 A.  UNDANG  - UNDANG
1. Undang  Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pasal 14 Mengatakan : “ Setiap Orang dan atau masyarakat di dalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas ;
a.. Menjadi Pekerja / Buruh
b. Konsinyasi ; dan / atau
c. Pengelolaan.

 B. PERATURAN PEMERINTAH
1. Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan  Kepariwisataan , Pasal  41 mengatakan “Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata alam dislenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perorangan.

 C. PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
1. Peraturan daerah provinsi bali,  no .3 tahun 2001 tentang desa pakraman, Bab V Harta Kekayaan Desa Pakraman Pasal 9 Mengatakan :
(1) Harta kekayaan desa pakraman adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa  harta bergerak dan tidak bergerak, material dan inmaterial serta benda-benda yang bersifat religious magis yang menjadi milik desapakraman.
(2) Pengelolaan harta kekayaan desa pakraman dilakukan olehprajuru desa sesuai dengan awig-awig desapakraman masing-masing. Setiap pengalihan/perubahan status harta  kekayaan  desa pakraman harus mendapat persetujuan paruman.
(4) Pengawasan harta kekayaan desa pakraman dilakukan oleh krama desapakraman.
(5) Tanah desa pakraman dan atau tanah milik desa pakraman tidak dapat disertifikatkan atas nama pribadi.
(6) Tanah desapakraman dan tanah milik desapakraman bebas dari pajak bumi dan bangunan.

 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Usaha Pariwisata Di Kawasan Pariwisata Di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Bab IV Benduk Usaha dan Permodalan Pasal 9 mengatakan bahwa : usaha kawasan pariwisata harus berbentuk perseroan terbatas atau koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengutamanakan tenaga kerja setempat. 

 Pasal 6 Usaha Kawasan Pariwisata meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  Membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul (lingkungan tertentu) itu untuk membangun Usaha        Pariwisata meliputi Usaha Kawasan Jasa Pariwisata, Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik  Wisata Usaha Sarana Pariwisata dan Pusat Pembelanjaan sesuai gambar rencana;

pasal 9 Mengatakan Untuk memperoleh Izin Prinsip Usaha Kawasan Pariwisata, pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah, dengan melampiri: Gambar/lokasi rencana;  Rekomendasi Kepala Daerah Tingkat II (dilengkapi dengan saran, pendapat dan pertimbangan Desa Adat);  Akte pendirian perusahaan; Proposal/rencana pengembangan usaha kawasan pariwisata.

Postingan populer dari blog ini

SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM MANAJEMEN OPERASIONAL UNTUK MENCAPAI EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS Oleh I Made Nuarta

Gambar
Pendahuluan Manajemen operasional bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa serta studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi operasi perusahaan, yang tediri dari fungsi produksi serta operasi, fungsi keuangan, dan fungsi pemasaran, sehingga perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan, merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan perusahan secara efektif dan efisien. Manajer operasional memiliki peranan yang sangat strategis dalam pengambilan keputusan, yang menyangkut sebagian besar proses transformasi yang akan di butuhkan meliputi manajemen kualitas, desain proses dan kapasitas, Strategi lokasi, Strategi layout yang akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional meliputi sumber daya manusia, desain pekerjaan, persediaan, penjadwalan serta pemeliharaan. Permasalahan yang sering terabaikan didalam sebuah proses produksi adalah pengawasan, bagaimana proses produksi tersebut membantu mendorong dipatuhinya kebi...
Baca selengkapnya

RESUME USULAN DESA PAKRAMAN BERABAN TENTANG PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA TANAH LOT

Gambar
RESUME USULAN DESA PAKRAMAN BERABAN TENTANG PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA TANAH LOT Oleh : TIM PERJUANGAN DAYA TARIK WISATA TANAH LOT DESA PAKRAMAN BERABAN 2011 LANDASAN HUKUM Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 20 mengatakan, Hubungan dalam Bidang pemanfaatan sumber daya alam dan  sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud  ayat (1) dan Ayat (2) diatur dalam peraturan perundang undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pasal 19 ayat 2 Mengatakan “Setiap Orang dan atau masyarakat didalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas, : a.menjadi pekerja / buruh, b.konsinyasi dan atau c. Pengelola Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 1991, Pariwisata Budaya , Bab IV Pengusaha Objek dan Daya Tarik wisata, pasal 8 mengatakan “Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh lembaga adat, Badan usaha, atau perorangan. LANDASAN HUKUM Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 T...
Baca selengkapnya

SPIRITUAL DI TEMPAT KERJA

Gambar
A. Latar Belakang Perubahan teknologi yang pesat menghasilkan tekanan yang begitu besar, yang terkadang membutakan manusia dengan kecerdasan spiritual rendah dalam menjalani visi dan misi hidupnya, membuat ia lupa melakukan refleksi diri dan lupa menjalankan perannya sebagai bagian dari komunitas.Kesibukan kerja dan keberhasilan yang dicapai tidak diamalkannya untuk penciptaan arti dan nilai bagi lingkungan. B. Permasalahan 1. Bagaimana membentuk kecerdasan spiritual yang tinggi di tempat kerja? 2. Apakah manfaat dari pelaksanaan spiritual di tempat kerja ? C. Pembahasan Manusia memiliki pikiran dan roh, ingin mencari arti dan tujuan, berhubungan dengan orang lain dan menjadi bagian dari komunitas. Oleh karenanya,organisasi perlu membentuk budaya spiritualitas di lingkungan kerja. Organisasi yang bersifat spiritual membantu karyawannya untuk mengembangkan dan mencapai potensi penuh dari dirinya (aktualisasi diri). Robbins & Judge dalam bukunya yang berjudul Organizatio...
Baca selengkapnya